Tahun berulang, Indonesia masih menuai prestasi di Asean sebagai pemegang angka kematian ibu tertinggi. Apa yang salah pada ibu melahirkan di negeri ini?
Zoelkifly gundah. Sebagai seorang dokter, tak henti-hentinya ia menyesali kejadian sore itu. Berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Baru saja, seorang ibu menghembuskan nafasnya ketika menjalani kodratnya melahirkan seorang anak. Dengan tugas maha penting itu, seharusnya keluarga lebih tanggap terhadap semua kemungkinan yang terjadi. Namun sayangnya, ibu itu baru dibawa ke rumah sakit, ketika telah mengalami pendarahan yang cukup parah. Hb-nya sudah berada di kisaran tujuh, ketika mulai ditangani. Operasi Caesar yang dilakukan akhirnya hanya mampu menyelamatkan bayi. Yang lebih memprihatinkan, keluarga enggan untuk membawanya ke rumah sakit dan ditangani dokter, adalah karena berfikir bahawa dana yang dikeluarkan akan besar. "Hanya karena biaya…." Tak henti-hentinya dokter yang berpraktek di Sawangan tersebut menghela nafas.
Masalah di atas bukan hanya dialami oleh Dokter Zoelkifly. Kematian ibu melahirkan masih menjadi persoalan yang cukup pelik di negeri ini. Tahun demi tahun masih panjang daftar wanita yang menjadi korban takdirnya. Dan, kita bukan sedang mempersoalkan angka secara statistik, tapi kenyataan bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih yang tertinggi di Asean. Data terakhir dari BPS adalah sebesar 262 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2005. Sedangkan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2000 menyebutkan angka kematian ibu di Malaysia jauh di bawah Indonesia yaitu 41 per 100 ribu kelahiran hidup, Singapura 6 per 100 ribu kelahiran hidup, Thailand 44 per 100 ribu kelahiran hidup, dan Filiphina 170 per 100 ribu kelahiran hidup. Padahal, tahun 2000 itu angka kematian ibu masih berkisar di angka 307 per 100 ribu kelahiran hidup. Bahkan Indonesia kalah dibandingkan Vietnam, Negara yang belum lama merdeka, yang memiliki angka kematian ibu 160 per 100 ribu kelahiran hidup.
Pembuat kebijakan bukannya tidak menyadari arti angka-angka tersebut. Apalagi, angka kematian ibu merupakan salah satu indikator derajat kesehatan sebuah Negara. Masalah tingginya angka kematian ibu telah lama diupayakan pemecahannya. Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan level ini. Namun sepertinya upaya yang keras itu, seperti melempar bola ke dinding, karena kembali terpantul, meski dengan ketinggian yang sedikit lebih rendah.
Seperti kasus yang dialami oleh Zoelkifly, pendarahan menjadi penyebab utama kematian ibu di negeri ini. Penyebab kedua adalah eklampsia lalu infeksi. Semua hal ini bertanggung jawab terhadap hampir 70 persen kematian ibu yang merupakan penyebab langsung. Aborsi tidak aman juga memberi porsi pada angka kematian ibu. Risiko kematian ibu melahirkan juga diperburuk dengan adanya penyakit yang mungkin diderita ibu hamil seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, anemia, dan malaria. Laporan depkes mengatakan, prevalensi anemia pada ibu hamil masih sangat tinggi, yaitu 51 persen.
Ya, faktor-faktor di atas memang penyebab langsung kematian ibu melahirkan. Tapi, seharusnya penyebab kematian dapat diminimalkan.
Perdarahan, memang umumnya terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksikan. Namun jika ibu cepat dibawa ke layanan fasilitas kesehatan, faktor risiko tersebut mungkin dapat ditanggulangi hingga kisah di atas mungkin tidak terjadi. Kematian akibat aborsi bisa ditekan, jika wanita memiliki cukup informasi tentang kontrasepsi dan perawatan pasca aborsi. Demikian juga dengan kasus eklampsia yang menyumbang 13 persen penyebab kematian ibu melahirkan. Antenatal care, yang memantau kondisi kehamilan ibu secara teratur seharusnya dapat memprediksi risiko yang mungkin timbul hingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan.
Pantauan kesehatan ibu semasa kehamilan baik untuk keadaan normal maupun darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih memainkan peran penting dalam menekan angka kematian ibu. Di manapun ibu melahirkan, jika dilakukan oleh tenaga medis terampil dapat membantu mengenali kegawatan medis dan membantu keluarga untuk mencari perawatan darurat.
Sayangnya, lagi-lagi tenaga medis dan proses kelahiran yang merupakan tahapan penting dalam kelangsungan spesies manusia seolah dibatasi oleh tembok tebal. Laporan WHO mengatakan, meski kunjungan antenatal pertama dapat menjangkau 90 persen dari ibu hamil, namun saat kelahiran tiba, hanya 60 persen yang dilakukan oleh tenaga terampil. Bahkan menurut survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 1997, sebanyak 54 persen persalinan masih ditolong oleh dukun bayi.
Faktor yang saling terkait
Tembok tebal antara tenaga medis dan proses kehamilan dan persalinan yang sehat disusun oleh berbagai faktor yang saling terkait mulai dari tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, faktor budaya, kondisi geografis dan transportasi.
Pasien Zoelkifly, mungkin satu di antara sekian contoh bagaimana ekonomi menjadi biang keladi penyebab kematian ibu melahirkan di samping factor tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan akan kesehatan serta layanannya. Simak lagi data dari WHO tahun 2002. Pada wanita yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi, maka sebanyak 89,2 persen kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan. Kondisi ini sangat timpang pada wanita dengan tingkat ekonomi rendah, yaitu hanya 21,3 persen.
Kondisi geografis yang sulit ditempuh dan masalah transportasi menjadi salah satu penyebab terlambatnya ibu mendapat pertolongan. Menurut data BPS tahun 2002 menyebutkan bahwa Jakarta, sebagai kota metropolitan, memegang rekor tertinggi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu sebesar 96 persen. Angka terendah oleh Sulawesi Tenggara yaitu 35 persen. Di daerah dengan kondisi geografis dan transportasi yang sulit, meski sudah ditangani oleh bidan, namun jika dalam proses kelahiran memerlukan pertolongan darurat, maka kondisi tersebut akan memperlambat ibu melahirkan mencapai fasilitas kesehatan. Point yang menentukan berhasil tidaknya upaya penyelamatan nyawa ibu.
Tak hanya kondisi geografis, budaya yang berlaku di masyarakat setempat cukup membuat tenaga terlatih sulit melakukan fungsinya. Alih-alih memilih bidan, ada sebagian golongan masyarakat memilih dukun bayi sebagai penolong kelahiran. "Meski ditempatkan bidan, tapi masyarakatnya tidak mau meminta pertolongan," ujar Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Dr. Sri Astuti Suparmanto, MSc.PH.
Kesehatan Ibu: Prioritas Depkes
Tak lelah untuk mengempiskan angka kematian ibu, tahun 2005 hingga 2009, pemerintah kembali menitikberatkan perhatian pada kesehatan ibu. Departemen kesehatan dalam periode tersebut menempatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas pertama pembangunan kesehatan. Sesudahnya menyusul pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, pendayagunaan tenaga kesehatan, penanggulangan penyakit menular, gizi buruk, dan krisis kesehatan akibat bencana, serta peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Program-program tersebut, sangat berkaitan untuk meningkatkan kesehatan rakyat. "Masyarakat miskin berarti termasuk juga ibu dan anak," kata Sri Astuti.
Realisasinya, Menteri Kesehatan Fadillah Supari mengatakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Askeskin) sejak tahun 2005 dan 2006 dapat mencakup 60 juta penduduk miskin dan hampir miskin, dibanding tahun 2005 yang hanya mencakup 36,1 juta penduduk miskin. Dan pada tahun 2007, telah mencakup 76,4 juta masyarakat miskin. Masalah keterlambatan ibu melahirkan dibawa ke fasilitas kesehatan banyak karena alasan biaya. Kini, hal itu menjadi urusan pemerintah. "Di manapun melahirkan, entah di rumah, rumah sakit, akan dibayar (biayanya)," ujar Fadillah kepada Farmacia.
Puskesmas, sebagai garda terdepan fasilitas kesehatan di daerah, punya peranan penting. "Di puskesmas sudah bisa dilakukan life saving. Berarti pelayanan untuk mendeteksi, menangani, dan memulihkan sudah berjalan," kata Sri Astuti.
Tenaga kesehatan menjadi faktor penting untuk menurunkan angka kematian. Pemerintah 'ngebut' untuk menambah tenaga ini. "Persalinan kini semakin banyak ditolong oleh tenaga terlatih. Tahun 2002, persalinan yang dibantu tenaga terlatih adalah 68,4 persen. Data tahun 2005 meningkat menjadi 76,69 persen," ujar Sri Astuti lagi.
Menjawab ketiadaan tenaga bidan di desa, tahun 2006 lalu telah ditempatkan 12.000 bidan, dan tahun 2007 sebanyak 30.000. Hingga akhir tahun 2008, ditargetkan ada 70.000 bidan ditempatkan di desa. Untuk daerah terpencil bidan diberikan insentif yang lebih besar. "Untuk bidan di daerah terpencil, insentifnya Rp 2,5 juta," kata Sri.
Tidak dalam sekejap
Berbagai program tadi, setidaknya mampu mengurangi jumlah wanita yang meninggal ketika menjalani takdirnya. Angka kematian ibu telah menurun, dari 390 per 100.000 kelahiran hidup menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1994 menjadi 334 menurut SDKI tahun 1997, dan 307 menurut SDKI 2002-2003. Lalu tahun 2005 angka itu menurun menjadi 262, lalu 253 pada 2006.
Menurut Sri Astuti penurunan angka kematian ibu memiliki korelasi langsung dengan program-program yang dilakukan pemerintah. "Penurunan ini terjadi bukan tanpa sebab, tetapi karena kita sudah memperkuat sarana dan prasarana kesehatan," ujarnya.
Meskipun banyak anggapan bahwa angka itu masih jauh dari harapan, terlebih dengan prestasi Indonesia yang masih tertinggi di Asean, Sri Astuti menanggapi hal itu mengatakan, "Ini bukan jeanny in the bottle." Maksudnya semua tidak terjadi dalam sekejap. Tetap diperlukan proses untuk mencapai hal yang ideal.
Maka, depkes pun pasang ancang-ancang lagi. Tahun 2007 ini target angka kematian ibu turun menjadi 244 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2008 menjadi 235 per kelahiran hidup. Hingga akhir tahun 2009 diharapkan angka kematian ibu mencapai 226 per 100.000 kelahiran hidup. Mampukah negeri ini mencapai bahkan melampaui target tersebut? "Mudah-mudahan," ujar Sri Astuti.
Desa Siaga setidaknya menjadi tumpuan harapan untuk pembangunan kesehatan. "Nantinya semua desa ditargetkan menjadi desa siaga," kata Fadillah. "Konsep desa siaga diarahkan untuk mensinkronkan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat seperti posyandu, bidan desa, dan lain-lain agar lebih fokus, tepat sasaran, dan terpadu." Sebelumnya telah bergulir berbagai program seperti suami siaga dan bidan siaga. Fokus pengembangan desa siaga diarahkan yang pertama untuk upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Data tahun 2006 menyebutkan telah terdapat 12.942 desa siaga dari 12.000 yang ditargetkan.
Depkes mengaku tidak bisa berdiri sendiri dalam mewujudkan masyarakat sehat. Dibutuhkan kemitraan dengan berbagai komponen bangsa. "Peran antropolog, misalnya diperlukan untuk mengatasi hambatan budaya," kata Sri Astuti.
Next Challenge: Desentralisasi
Desentralisasi di bidang kesehatan akan menjadi tantangan penting dalam pembangunan ksehatan. Laporan Bapenas mengatakan bahwa perubahan dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah belum secara jelas terdefinisikan dan dipahami. Dengan penganggaran yang juga didesentralisasikan, daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah akan mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran kesehatannya karena harus pula memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan lain.
Ada cerita menarik dari rapat kerja menteri kesehatan dengan komisi IX DPR tanggal 4 Juni 2007 lalu. Menkes Fadillah Supari mengatakan, ketika berkunjung ke daerah di luar Jawa, pemerintah daerahnya berencana memindahkan RSUD ke daerah yang letaknya agak pinggiran. Padahal, cukup banyak pasien yang dilayani rumah sakit tersebut. Fadillah meminta dengan sangat kepada kepala daerah yang bersangkutan agar tidak jadi melaksanakan rencananya. Menurutnya, jika memang ingin membangun rumah sakit baru, biarkan rumah sakit yang lama tetap berdiri.
Terimakasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar